Mewakili Bapak Kepala Dinas PUPR Prov. NTB, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR menjadi narasumber dalam pelaksanaan Daring Workshop Integrasi Tujuan SDGs dalam 4 pilar dengan 17 Goals dalam agenda pembangunan daerah untuk meningkatkan efektifitas dimasa pandemic Covid-19 yang diinisiasi oleh Bappeda Provinsi NTB, Kamis (16/7/2020). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB dan dimoderatori oleh Kepala Bidang Litbang. Bappeda Provinsi NTB.Adapun judul paparan yang diberikan oleh panitia kepada Dinas PUPR Provinsi adalah “Solusi Refocusing Terhadap Pilar Pembangunan Lingkungan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Tujuan Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi yang Baik.
Dalam paparannya Kepala Bidang Cipta Karya menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan SDGs. Salah satunya adalah target akses air minum dan sanitasi layak (universal akses) yang belum bisa tercapai 100% sampai dengan Tahun 2019. Oleh karena itu didalam tujuan SDGs, kembali di targetkan ulang untuk akses air minum layak 100?pat tercapai di akhir tahun RPJMN 2024 sedangkan target akses air limbah layak di akhir tahun RPJMN tersebut mencapai 90%. Untuk tujuan akhir SDGs yaitu akses air minum aman baru ditargetkan di akhir tahun RPJMN 2025-2029.Untuk mencapai target nasional tersebut di akhir tahun RPJMN 2020-2024, pemerintah pusat telah menargetkan akses air limbah untuk Provinsi NTB di Tahun 2024 adalah sebesar 84% (layak) dan 11% (aman). Sementara target akses air minum untuk Provinsi NTB di Tahun 2024 adalah sebesar 100% (layak), jaringan perpipaan (31,75%), bukan jaringan perpipaan (68,25%).
Meskipun target nasional untuk akses air minum dan sanitasi layak telah ditetapkan untuk setiap Provinsi termasuk Provinsi NTB, menurut kami hal tersebut perlu ditinjau ulang mengingat kondisi pandemic Covid-19 di Tahun 2020 ini mengakibatkan terjadinya refocusing anggaran belanja yang sangat besar baik di pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga dengan kondisi keuangan pemerintah pusat dan daerah yang serba terbatas dalam pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sudah pasti berdampak pada capaian target akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman.