Dinas Kesehatan Kota Cirebon mendorong adanya sanitasi masyarakat (sanimas) di Kelurahan Argasunya. Hanya saja selama ini, kewenangan program pengadaan Sanimas sendiri berada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Manusia.
“Kalau untuk sarana dan prasarana bukan kewenangan kita. Tugas Dinkes hanya memberikan pemahaman dan pemicu supaya masyarakat tidak buang air besar semabarangan,” ungkap Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Kota Cirebon, Trimulyaningsih SKM MKes kepada Radar, Kamis (19/11).
Pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi mengenai sanitasi perkotaan berbasis masyarakat (SPBM). Namun, hal itu kembali lagi kepada masyarakatnya. Apabila tidak memiliki jamban, maka sosialisasi itu menjadi percuma dilakukan. “Ya repot juga, kalau sosialisasi kita lakukan, tapi kadang masyarakat menganggapnya kita yang mau bantu. Padahal itu bukan kewenangan kita, kalau mereka tidak memiliki jamban, percuma sosialisasi dilakukan,” katanya.
ADVERTISEMENT
Selama ini, Kelurahan Argasunya menjadi wilayah perkotaan yang masih belum bebas dari buang air besar sembarangan. Selain juga di wilayah pesisir Kota Cirebon. “Untuk wilayah pesisir sebenarnya sudah banyak yang punya jamban, cuma karena dekat laut mereka buangnya ke sana,” katanya.
Kepala Seksi Wabah Bencana dan Kesehatan Lingkungan Dinkes Kota Cirebon, Atin Yuningsih SKM mengatakan, dari 22 kelurahan yang terdapat di Kota Cirebon, hanya ada satu kelurahan yang sudah bebas dari ODF atau berstatus Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), yakni Kelurahan Larangan. Menurutnya, sanitasi di Kota Cirebon memang masih dalam keadaan buruk. “Sanitasi di Kota Cirebon masih buruk, terutama dalam hal jamban, yang belum terkelola dengan baik,” ucap Atin.
Dikatakan dia, daerah yang masih ODF terutama berada di dekat sungai atau pantai. Sebagian kecil masyarakat ada yang langsung membuang tinja ke selokan atau saluran air.
Sebelumnya, berdasarkan data dari Kelurahan Argasunya, setidaknya ada sebanyak 423 rumah yang tidak memiliki jamban. Lurah Argasunya, Masduri menyebutkan, faktor ekonomi dan juga kebiasaan masyarakat turun temurun menjadi salah satu penyebabnya.
“Di Argasunya masih banyak rumah yang tidak memiliki jamban. Karena faktor kemampuan ekonomi dan juga kebiasaan masyarakat sejak dulu. Memang ada program Sanimas, tapi masih belum bisa menjangkau seluruh warga,” terang Masduri. Ia menambahkan, memang ada program sanitasi masyarakat (sanimas) untuk Kelurahan Argasunya. Hanya saja, baru ada di Sumur Wuni, Kedung Krisik dan juga Cadas Ngampar.
Dia berharap ada program pembangunan jamban setiap rumah. Karena program sanimas hanya digunakan untuk masyarakat terdekat saja. Sementara yang jauh dari lokasi tidak memanfaatkan sanimas. “Kalau Sanimas kan sifatnya komunal, digunakan oleh masyarkat di sekitar saja. Kita ingin ada program pembangunan jamban di tiap rumah, karena masih banyak masyarakat yang belum punya jamban,” sebutnya.
Dari 423 rumah yang belum memiliki jamban itu, paling banyak terdapat di RW 8 Kopiluhur. Di Kopiluhur, terdapat sekitar 197 rumah yang belum memiliki jamban. “”Di rumah gak ada jamban. Jadi kalau buang air ke kebon atau ke kali,” tutur Kartini, warga RW 8 Kopiluhur.