Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan bahwa pengelolaan air dan sanitasi berbasis masyarakat memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk yang kurang terlayani.
Hal ini diungkapkannya pada Workshop ke-3 Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR (DJPI PUPR) di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Selasa (4/7/2023) dengan tema ‘Secure and Increase Funding For Basic Access to Safe Water and Sanitation For All at All Scales’.
Sebagaimana diketahui, negara Indonesia menjadi salah satu dengan pertumbuhan penduduk yang masif dan urbanisasi yang cepat. Bersamaan dengan itu, permasalahan kebutuhan pemenuhan air bersih dan aman jadi masalah tersendiri.
Saat ini, masyarakat Indonesia belum semuanya merasakan akses tersebut. Hal ini dibuktikan dengan baru 20% saja rumah tangga yang sudah terpenuhi kebutuhan air minum perpipaan. Sedangkan untuk akses dan kebutuhan sanitasi, cakupannya secara nasional baru terpenuhi 7.25% saja.
Untuk itu, dalam diskusi panel Workshop ke 3 DJPI PUPR tersebut, Herry menuturkan bahwa pihaknya terus mendorong peran pengelolaan air dan sanitasi berbasis masyarakat demi mengatasi masalah tersebut.
Adapun diskusi itu mendapat beberapa kesimpulan serta syarat yang didapat agar program tersebut dapat berjalan. Misalnya, harus ada kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk penyedia layanan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan institusi keuangan.
Kemudian, sangat penting untuk mempromosikan kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya, serta penetapan regulasi yang jelas agar dapat mengakomodir penyedia layanan tambahan, untuk memastikan cakupan layanan yang lebih baik dan upscaling proyek.
Dalam hal sumber dana untuk memenuhi kebutuhan itu, pemanfaatan skema dan sumber pembiayaan dari program keuangan campuran dan keuangan mikro jadi solusinya. Hal ini karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang tidak mampu mencukupi kebutuhan biaya untuk proyek air bersih.
Menjalankan skema pembiayaan campuran itu, dibutuhkan model bisnis yang efektif dan komprehensif dengan kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah melalui kemitraan strategis dalam hal pembiayaan.
Kemitraan seperti itu terbukti sukses dijalankan, contohnya saja seperti Proyek Bundling air Jakarta yang mampu menjalankan proyek melalui pendanaan dan pembiayaan dari sektor swasta.
“Mewujudkan pembiayaan yang berhasil dan tepat waktu pelaksanaan proyek-proyek sektor air sangat penting dilakukan membuat komprehensi analisis pasar yang komprehensif, kelayakan finansial, dan pertimbangan regulasi,” jelasnya.
Semua hal tersebut memiliki urgensi untuk dipenuhi, bukan hanya demi pemenuhan program air dan sanitasi, namun juga untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045. Untuk itu, menurutnya kolaborasi antara berbagai pihak harus terus ditekankan.
“Mari kita bekerja sama untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan di mana setiap orang memiliki akses ke air bersih dan aman,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Workshop tersebut digelar untuk mendukung subtema Sustainable Water Finance sebagai side event salah satu Thematic Process World Water Forum ke-10 Tahun 2024.
Selain itu, acara ini juga digelar untuk mendukung subtema Sustainable Water Finance sebagai side event salah satu Thematic Process World Water Forum ke-10 Tahun 2024. Untuk diketahui Indonesia resmi terpilih menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 Tahun 2024 dengan tema ‘Water for Shared Prosperity’ yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei 2024 mendatang.
Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20230708162832-4-452477/djpi-pupr-ungkap-pentingnya-pengelolaan-air-dan-sanitasi