Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan Instruksi Presiden (Inpres) menjadi salah satu solusi untuk mempercepat akses air bersih di Tanah Air. “Kalau Inpres nanti disetujui presiden, itu menjadi salah satu jalan keluarnya,” katanya di sela pertemuan konsultasi kedua menjelang Forum Air Dunia (WWF) 2024 di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Ia menjelaskan Inpres Air Bersih itu diharapkan mendukung kebutuhan sekitar 10 juta sambungan pipa air bersih ke rumah tangga. Saat ini, lanjut Menteri PUPR, jaringan perpipaan air bersih baru mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia dan akses sanitasi air itu diperkirakan mencapai 80 persen.n“Jadi kami ingin mempercepat penyediaan air yang bagus ini melalui Inpres Air Bersih,” imbuhnya. Ia mengatakan Inpres itu digodok melalui rapat terbatas (ratas) dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Bank Dunia merilis Kajian Belanja Publik Indonesia pada Juni 2020 yang menyebutkan Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan dalam menjamin pasokan air dan sanitasi selama kurun waktu dua dekade. Per 2018, sebanyak 73 persen rumah tangga di Tanah Air memiliki akses air minum layak, atau meningkat dibandingkan pada 1994 yakni hanya 38 persen, berdasarkan kajian Bank Dunia.
Namun, Indonesia masih tertinggal dari negara yang memiliki ekonomi yang setara di kawasan dalam menyediakan kebutuhan dasar di antaranya China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Kajian itu juga menyebutkan secara nasional masyarakat dengan latar belakang ekonomi kelas atas dan kaya sebanyak masing-masing 43 dan 59 persen mengonsumsi air botol.
Begitu juga akses air pipa kalangan atas dan orang kaya sama-sama mencapai 12 persen. Masyarakat miskin hingga kalangan ekonomi menengah menggunakan air pipa pada rentang 9-10 persen dan sebanyak 73 persen masyarakat miskin secara nasional di antaranya menggunakan pompa air baik yang belum terlindungi atau pun sudah terlindungi.
Hemat Air
Disisi lain, Pakar lingkungan hidup Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Suprihatin meminta pemerintah segera menginisiasi gerakan hemat air kepada masyarakat sebagai upaya jangka pendek mengatasi permasalahan krisis air bersih di berbagai daerah di Indonesia. “Perlu adanya gerakan hemat air di berbagai aspek kehidupan,” kata dia.
Menurut dia, gerakan itu menjadi solusi jangka pendek mengingat kondisi berbagai sumber air baku, seperti danau, air tanah, dan mata air, mulai berkurang kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Gerakan itu harus dilakukan hingga level terbawah di pemerintahan agar efektif dan semangatnya sampai lingkungan rumah tangga.
Sebagai solusi jangka panjang, kata dia, perlu dilakukan konservasi berbagai sumber air, seperti dengan penghijauan dan resapan air hujan, serta penanganan perubahan iklim global.b”Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan dan daur ulang air juga menjadi aspek yang harus dilakukan,” kata dia.
Ia mengatakan dampak krisis air bersih akan meluas jika musim kemarau berlangsung secara berkepanjangan. Bukan hanya kekurangan air untuk keperluan memasak makanan, minum, keperluan sanitasi dan domestik lainnya, ucap dia, tetapi juga kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, serta pasokan air untuk pertanian yang dapat berakibat krisis pangan. “Ancaman krisis air tidak dapat diatasi secara instan, tetapi harusnya diantisipasi jauh-jauh hari, jadi harus sistematik dan berkesinambungan untuk menjadi keberlanjutan sumber air,” ujarnya.
Sumber : https://www.neraca.co.id/article/187554/pupr-inpres-akan-percepat-akses-air-bersih