Kesadaran masyarakat terhadap kepedulian mengelola sanitasi tergolong masih rendah. Masyarakat dan pemerintah perlu secara bersama mengatasi persoalan tersebut untuk mempertahankan lingkungan tetap nyaman.
Sejumlah masyarakat mulai membangun sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) untuk menumbuhkan kepedulian sanitasi.
Kepala Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman DIY Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Mulyo Utomo mengakui persoalan sanitasi hampir terjadi di beberapa wilayah utamanya kota-kota besar.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan beberapa hal, seperti tidak adanya kawasan tangkapan air sehingga ketika turun hujan, maka air lari ke ke tempat lebih rendah seperti jalan raya.
Selain itu, ia melihat adanya sejumlah saluran air yang kadang ditutup untuk lokasi parkir sehingga akses resapan air menjadi tidak ada. Selain itu, persawahan yang seharusnya untuk irigasi namun tiba-tiba berubah menjadi rumah.
“Lalu ada lagi, misalnya orang menyapu kemudian sampahnya sedikit demi sedikit dimasukkan ke drainase. Memang semua pihak harus terlibat untuk menangani masalah ini, instansi harus keroyokan,” ungkapnya kepada Harianjogja.com, baru-baru ini.
Mengatasi problem sanitasi, kata dia, perlu kepedulian semua pihak mulai dari masyarakat hingga Pemerintah Daerah. Selain berkaitan dengan saluran air di jalan raya, sanitasi juga mengarah ke limbah rumah tangga.
Hal itu harus dipikirkan bersama, karena jika dibuang ke sungai jelas mencemari lingkungan. Ia menilai kesadaran masyarakat tergolong rendah kaitannya dengan harus membayar jika membuang air limbah.
“Jadi butuh kesadaran anggaran juga. Limbah dibuang pasti mmebawa dampak, maka salurkan ke suatu lokasi, agar bisa diminimalisasi dengan kita batasi supaya terlokalisasi,” imbuhnya.
Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, melalui Satker PPLP DIY, pihaknya berupaya menjadi fasilitator lapangan dalam rangka menggerakkan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas).
Seperti dengan sistem 3R, yaitu reuse (menggunakan), reduce (mengurangi) dan recycle (mendaur ulang) dalam mengelola sampah, serta pembuatan instalasi pengolahan air limbah (Ipal) komunal.
Budi menambahkan di wilayah DIY pihaknya telah memfasilitasi beberapa dusun baik untuk pengolahan sampah 3R maupun pembangunan Ipal komunal. Penunjukan dusun yang diberi bantuan dengan disurvei kemampuan dusun utamanya ketersediaan sumber daya manusia (SDM).
Selanjutnya setelah berjalan, untuk perawatan melalui kelompok bisa menarik iuran warga yang memanfaatkan fasilitas 3R dan Ipal tersebut.
Untuk di Sleman yang sudah berjalan baik yaitu berjalannya pemanfaatan Ipal di Dusun Mendiro, Sukoharjo, Ngaglik dan Dusun Tangkilan, Sidoarum, Godean. Sedangkan pengolahan sistem 3R bisa dilihat di Desa Kepek, Wonosari, Gunungkidul.
“Warga yang mengajukan, kita survei kelihatan mampu, lalu kita dukung anggaran,” tegasnya.